Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Badan Keahlian DPR RI Mardisantori berfoto bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut usai melakukan pertemuan. Foto: Geraldi/rni

Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Badan Keahlian DPR RI Mardisantori mengatakan, dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU), DPR RI memiliki supporting system, yakni Badan Keahlian DPR RI. Sinergi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan supporting system sangat penting dalam menghasilkan output yang baik.

“Dengan berbagai latar belakang Anggota DPR serta kesibukannya yang beragam, dibentuklah Badan Keahlian DPR sebagai supporting system dalam penyusunan RUU,” kata Mardisantori menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, di Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/3/2019).

Dalam kesempatan itu, DPRD Tanah Laut berkonsultasi mengenai tugas dan fungsi DPRD, yakni menyusun rancangan peraturan daerah (raperda). Namun, dalam pelaksanaan penyusunan beberapa raperda terdapat beberapa masalah. Untuk itu, DPRD Tanah Laut ingin mengadopsi beberapa regulasi serta teknik penyusunan perundang-undangan di DPR RI.

Menanggapi hal itu, Mardisantori menyarankan agar DPRD Tanah Laut membentuk semacam Badan Keahlian sebagai supporting system dalam penyusunan raperda. Mendapat penjelasan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Tanah Laut Muslimin berharap, pihaknya dapat mengadopsi supporting system dalam penyusunan peraturan. 

"Terima kasih atas penjelasannya mengenai penyusunan, pembahasan, dan penambahan waktu dalam pembahasan peraturan di DPR. Kami sangat berharap DPRD juga didukung tenaga ahli, tapi sayang kami terkendala dengan anggaran. Padahal ini baik untuk menghasilkan raperda yang baik,” tutup Muslimin. (rnm/sf)